DELAPANTOTO – resmi mengubah status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian tersendiri, sebuah langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan haji dan umrah di Indonesia. Dengan perubahan ini, struktur organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) juga ikut mengalami penyesuaian, termasuk rencana penghapusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
Menteri Agama menyatakan bahwa transformasi BP Haji menjadi kementerian bertujuan agar pengelolaan haji dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan efisien. “Dengan status kementerian, pengelolaan dana, sistem administrasi, dan pelayanan jamaah haji bisa ditingkatkan sehingga pengalaman ibadah mereka lebih optimal,” ujarnya.
Seiring perubahan ini, fungsi Ditjen PHU yang sebelumnya menangani penyelenggaraan haji dan umrah akan dialihkan ke kementerian baru. Hal ini dinilai akan memperjelas tata kelola organisasi dan akuntabilitas serta mempercepat implementasi inovasi digital dalam pelayanan haji.
Transformasi BP Haji menjadi kementerian juga mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan masyarakat dan pengamat, yang menilai langkah ini akan meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan calon jamaah haji Indonesia. Namun, pihak terkait memastikan bahwa proses transisi dilakukan secara bertahap, agar tidak mengganggu operasional haji yang sedang berlangsung maupun program umrah.
Kementerian baru ini nantinya akan memiliki kewenangan penuh terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan haji serta umrah, termasuk manajemen dana jamaah, logistik, dan layanan kesehatan di tanah suci. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa perubahan ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia.
Sumber: cvtogelprediksi.my.id
